CIANJUR – Dewan Kota Kabupaten Cianjur telah mengajukan permohonan audiensi resmi kepada Kepala Kejaksaan Negeri (Kajari) Cianjur.
Menurut Ketua Presidium Dewan Kota Cianjur, Dian Rahadian yang didampingi Biqi Ahmad F bahwa permohonan tersebut tertuang dalam surat resmi Nomor: 021/SK.B/DEKOT/X/2026 tertanggal Oktober 2026, dengan alamat sekretariat di Perumahan Rahong Regency, Blok F-5, Kecamatan Cilaku, Kabupaten Cianjur.
Dalam suratnya, Dewan Kota menyampaikan bahwa audiensi bertujuan untuk memperkenalkan kepengurusan baru Dewan Kota Kabupaten Cianjur sekaligus membangun komunikasi dan sinergitas dengan Aparat Penegak Hukum (APH) di Kabupaten Cianjur. Selain itu, akan mempertanyakan ulang hasil audensi seputar persoalan Pokir di Kabupaten Cianjur.
“Audiensi tersebut dijadwalkan akan dilaksanakan pada Selasa, 13 Oktober 2026,
Pukul 10.00 WIB sampai selesai di Kantor Kejaksaan Negeri Cianjur, ” Ujar Dian Rahadian saat ditemui di kantornya.
Dijelaskannya pula, Dewan Kota Cianjur dalam suratnya menegaskan, kehadiran Dewan Kota siap menjadi mitra kritis dan konstruktif bagi Kejari Cianjur dalam mendukung penegakan supremasi hukum.
“Pada prinsipnya, Dewan Kota Kabupaten Cianjur siap menjadi mitra kritis dan konstruktif bagi Kejaksaan Negeri Cianjur dalam rangka mendukung penegakan supremasi hukum di Kabupaten Cianjur,” Ujar Dian Rahadian.
Dijelaskan, kemitraan yang dimaksud bukan dalam bentuk intervensi terhadap proses penegakan hukum. Melainkan sebagai bagian dari peran serta masyarakat dalam memberikan masukan, kritik, pengawasan sosial, informasi, serta aspirasi masyarakat secara objektif dan bertanggung jawab.
Pihak Dewan Kota meyakini sinergitas antara masyarakat sipil dan aparat penegak hukum merupakan bagian penting dalam mewujudkan tata kelola pemerintahan yang baik, pemberantasan korupsi, peningkatan kesadaran hukum masyarakat, serta terciptanya rasa keadilan dan kepastian hukum di Kabupaten Cianjur.
Dan jadi sorotan Dewan Kota tentang hal lainnya, yakni tentang dugaan tata kelola MBG di wilayah Cianjur. Dimana di duga sarat praktek korupsi yang begtitu terang benderang. Kemudian persoalan banyak terjadinya keracunan terhadap para siswa siswi sekolah.
“Ini terkesan ada pola pembiaran padahal jelas sekali ada unsur pidananya dan yang lebih parahnya masih ada beberapa dapur SPPG masih beroperasi, ” Ujar Dian.
Hingga berita ini diturunkan, pihak Kejaksaan Negeri Cianjur belum memberikan konfirmasi terkait jadwal audiensi tersebut. Dewan Kota berharap Kajari Cianjur berkenan menerima audiensi yang dimaksud.**






