Jumat, 20 November 2026
Iklan Saung Nongkrong Sehat Waruga: rukiah, totok saraf, pijat refleksi, pijat SPA rempah, buka aura di Karangtengah, Cianjur
Daerah

Reses di Nagrak, Akar Soroti Evaluasi Program Jabar Istimewa dan Keluhan Layanan Kesehatan

BagikanFacebookXWhatsAppLinkedInPinterestThreadsEmail

CIANJUR – Anggota DPRD Provinsi Jawa Barat dari Fraksi Partai Gerindra, Abdul Karim (Akar), menyerap berbagai aspirasi masyarakat saat melaksanakan kegiatan reses di Aula Desa Nagrak, Kecamatan Cianjur, Rabu (18/11/2026).

Dalam pertemuan tersebut, persoalan kesehatan menjadi sorotan utama. Abdul Karim mengungkapkan, masyarakat masih mempertanyakan tindak lanjut hasil evaluasi program pemerintah Provinsi Jawa Barat, khususnya terkait kesepakatan antara gubernur, wali kota, dan bupati se-Jawa Barat mengenai pelayanan kesehatan.

Menurutnya, berbagai kebijakan dan program yang telah disepakati pemerintah provinsi belum sepenuhnya dirasakan manfaatnya oleh masyarakat, termasuk warga Kabupaten Cianjur.

“Ketika kita berdiskusi, muncul pertanyaan apakah program Jawa Barat Istimewa sudah benar-benar bisa dirasakan masyarakat. Ternyata masih banyak pekerjaan rumah yang harus dievaluasi oleh pemerintah Provinsi Jawa Barat, terutama di bidang kesehatan,” ujar Abdul Karim.

Dirinya menegaskan, persoalan tersebut harus menjadi perhatian serius pemerintah provinsi. Jangan sampai hasil evaluasi dan kesepakatan yang telah dibuat hanya berhenti pada tataran kebijakan, tanpa memberikan dampak nyata bagi masyarakat.

Selain kesehatan, aspirasi masyarakat juga menyangkut pemulihan ekonomi, terutama keberlanjutan bantuan dan pemberdayaan bagi pelaku usaha mikro, kecil, dan menengah (UMKM).

Abdul Karim menilai, dukungan terhadap UMKM penting untuk mendorong pergerakan ekonomi masyarakat. Seluruh aspirasi yang dihimpun dalam kegiatan reses tersebut akan disampaikan kepada pemerintah Provinsi Jawa Barat untuk ditindaklanjuti.

“Ini aspirasi yang sangat baik. Setelah reses, seluruh masukan masyarakat akan saya sampaikan kepada pemerintah Provinsi Jawa Barat. Kami di DPRD juga akan terus mengawasi sejauh mana program-program yang sudah direncanakan dan dilaksanakan pemerintah benar-benar berhasil,” tegasnya.

Sementara itu, untuk kebutuhan pembangunan di Desa Nagrak, masyarakat turut menyampaikan sejumlah persoalan infrastruktur, di antaranya kebutuhan pembangunan tembok penahan tanah (TPT) dan perbaikan drainase yang mengalami kerusakan.

Menurut Abdul Karim, persoalan drainase tersebut tidak boleh dianggap sepele karena berkaitan langsung dengan kepentingan sektor pertanian. Jika tidak segera diperbaiki, kerusakan saluran air berpotensi berdampak terhadap lahan persawahan milik masyarakat.

“Di Desa Nagrak ada kebutuhan TPT dan perbaikan drainase. Ini menyangkut kepentingan petani. Kalau tidak segera diperbaiki, dampaknya bisa terhadap beberapa hektare sawah masyarakat,” jelasnya. (RS)

BagikanFacebookXWhatsAppLinkedInPinterestThreadsEmail

Topik: Abdul Karim DPRD Provinsi Jabar Fraksi Gerinda Pemkab Cianjur

Tinggalkan komentar

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *