Oleh: Unang Margana
— Ketua IKADIN Cianjur, Praktisi Hukum pada LBH Cianjur
“Dalam negara hukum, mundur dari kekuasaan bukan sekadar keputusan politik. Ia harus dibaca sebagai ujian terhadap konstitusi, kedewasaan demokrasi, dan kesediaan menempatkan kepentingan bangsa di atas kepentingan pribadi.”
Kemis, 12 November 2026 menjadi salah satu peristiwa politik penting dalam perjalanan demokrasi Indonesia. Publik dikejutkan dengan Keputusan Gibran Rakabuming Raka mengundurkan diri dari jabatan Wakil Presiden Republik Indonesia 2024-2029. Gibran menyampaikan surat pengunduran diri kepada pimpinan MPR dan menyatakan berhenti atas permintaan sendiri demi kepentingan bangsa dan negara serta kelancaran penyelenggaraan pemerintahan.
Peristiwa ini tentu tidak cukup dilihat dari perspektif siapa yang menang dan siapa yang kalah secara politik. Yang jauh lebih penting adalah bagaimana negara hukum Indonesia menyelesaikan pergantian jabatan Wakil Presiden secara konstitusional, tertib, transparan, dan bermartabat.
Pengunduran Diri dan Mekanisme Konstitusi
UUD Tahun 1945 memang tidak mengatur secara rinci prosedur administratif pengunduran diri Wakil Presiden. Namun, Pasal 8 ayat (2) UUD 1945 memberikan jawaban ketika terjadi kekosongan jabatan Wakil Presiden.
Ketentuan tersebut menyatakan bahwa apabila terjadi kekosongan Wakil Presiden, paling lambat dalam waktu 60 hari MPR menyelenggarakan sidang untuk memilih Wakil Presiden dari dua calon yang diusulkan Presiden.
Karena itu, pengunduran diri Gibran harus dipandang sebagai berhentinya Wakil Presiden atas kehendak sendiri yang menimbulkan kekosongan jabatan, bukan sebagai pemakzulan.
Pakar Hukum Administrasi Negara UGM, Oce Madril, juga menjelaskan bahwa konstitusi tidak mengatur secara terperinci mekanisme pengunduran diri Wakil Presiden. Namun, ketika Wakil Presiden berhenti atas kehendaknya sendiri, terjadi kekosongan jabatan yang harus ditindaklanjuti berdasarkan Pasal 8 ayat (2) UUD 1945.
Di sinilah pentingnya prinsip negara hukum. Tidak boleh ada kekosongan kekuasaan yang diselesaikan hanya berdasarkan kesepakatan politik di luar mekanisme konstitusi.
Siapa yang Memilih Pengganti? Pertanyaan berikutnya adalah bagaimana mekanisme pengisian jabatan Wakil Presiden. ?
UU MD3 melalui Pasal 46 mengatur bahwa dalam hal terjadi kekosongan Wakil Presiden, MPR menyelenggarakan sidang paripurna paling lama 60 hari untuk memilih Wakil Presiden.
Presiden mengusulkan dua calon Wakil Presiden kepada pimpinan MPR paling lambat 14 hari sebelum sidang paripurna. Selanjutnya MPR memilih satu dari dua calon tersebut. Calon yang memperoleh suara terbanyak ditetapkan sebagai Wakil Presiden. Apabila terjadi suara sama, pemilihan diulang satu kali. Jika hasilnya tetap sama, Presiden memilih salah satu dari kedua calon. Dengan demikian, mekanismenya jelas: Presiden mengusulkan, MPR memilih.
Konstruksi ini penting untuk menjaga keseimbangan antara legitimasi pemerintahan dan representasi politik di MPR. Presiden tidak dapat menunjuk sendiri pengganti Wakil Presiden, demikian pula MPR tidak dapat mengusulkan calon di luar mekanisme yang ditentukan konstitusi.
Berbeda dengan Pemakzulan
Pengunduran diri Gibran juga harus dibedakan dengan proses pemberhentian atau impeachment. Pasal 7A UUD 1945 mengatur bahwa Presiden dan/atau Wakil Presiden dapat diberhentikan oleh MPR atas usul DPR apabila terbukti melakukan pelanggaran hukum tertentu atau tidak lagi memenuhi syarat sebagai Presiden dan/atau Wakil Presiden.
Sementara Pasal 7B menentukan adanya proses konstitusional yang melibatkan DPR, Mahkamah Konstitusi, dan MPR. DPR terlebih dahulu meminta MK memeriksa dan memutus pendapat DPR mengenai dugaan pelanggaran tersebut sebelum proses pemberhentian dilanjutkan ke MPR. Karena itu, mundur tidak sama dengan dimakzulkan.
Pakar politik UMY, Prof. Ridho Al-Hamdi, menilai pengunduran diri merupakan keputusan politik yang berbeda konsekuensinya dengan pemakzulan. Dari perspektif etika politik, ia bahkan menilai pengunduran diri jauh lebih terhormat daripada seseorang diberhentikan melalui proses pemakzulan.
Politik Kebangsaan
Di sinilah makna politik kebangsaan harus ditempatkan. Politik kebangsaan bukan politik yang menghapus perbedaan. Politik kebangsaan justru mengajarkan bahwa perbedaan kepentingan politik harus tunduk pada kepentingan negara, konstitusi, dan rakyat.
Jika pengunduran diri Gibran dimaknai sebagai upaya mengurangi kegaduhan politik, maka langkah tersebut harus diikuti dengan proses kenegaraan yang transparan. Jangan sampai pengunduran diri justru melahirkan transaksi politik tertutup dalam menentukan pengganti.
Masyarakat berhak mengetahui siapa calon Wakil Presiden yang diajukan Presiden Prabowo, apa rekam jejaknya, bagaimana kapasitasnya, serta apa pertimbangan kebangsaan di balik pencalonannya. Karena kita tidak membutuhkan sekadar pergantian figur. Indonesia membutuhkan penguatan institusi.
Rekomendasi
Pertama , Presiden dan MPR harus memastikan seluruh proses pengisian jabatan Wakil Presiden berjalan secara terbuka dan sesuai UUD 1945 serta UU MD3.
Kedua , dua calon yang diajukan Presiden harus memiliki integritas, kapasitas kenegaraan, rekam jejak yang bersih, dan kemampuan bekerja dalam sistem pemerintahan presidensial.
Ketiga , MPR perlu membuka ruang pertanggungjawaban publik melalui penyampaian profil, visi kebangsaan, dan kapasitas kedua calon sebelum pemilihan.
Keempat , seluruh kekuatan politik hendaknya menahan diri dari politik transaksional. Pergantian Wakil Presiden bukan momentum membagi kekuasaan, melainkan momentum memperkuat pemerintahan.
Kelima , masyarakat sipil, akademisi, pers, dan organisasi profesi perlu mengawal proses tersebut agar tetap berada dalam koridor konstitusi.
Penutup
Nasi sudah menjadi bubur. Gibran telah memilih mundur dari Jabatan Wakil Presiden RI. Apapun alasan politik dan personal di balik keputusan tersebut, proses berikutnya harus menjadi urusan konstitusi, bukan semata-mata urusan kepentingan politik.
Bangsa Indonesia harus menunjukkan kepada dunia, bahwa pergantian kekuasaan dapat berlangsung secara damai, tanpa kekacauan, tanpa dendam politik, dan tanpa mengorbankan prinsip negara hukum.
Pada akhirnya, politik kebangsaan bukanlah tentang siapa yang paling kuat mempertahankan kekuasaan. Politik kebangsaan adalah tentang siapa yang paling mampu menempatkan kepentingan bangsa dan negara diatas kepentingan diri dan kelompoknya.
Jika pengunduran diri Gibran menjadi pintu masuk bagi konsolidasi demokrasi, penguatan konstitusi, dan perbaikan etika kekuasaan, maka peristiwa ini tidak harus dikenang sebagai krisis politik. Ia dapat menjadi pelajaran penting bahwa dalam demokrasi, kekuasaan memiliki batas, jabatan memiliki mekanisme, dan kepentingan bangsa harus selalu berada di atas kepentingan politik.
Fiat Justitia, Servata Veritate.
Cianjur, 13 November 2026







