Jumat, 20 November 2026
Iklan Saung Nongkrong Sehat Waruga: rukiah, totok saraf, pijat refleksi, pijat SPA rempah, buka aura di Karangtengah, Cianjur
Opini

PILKADES DIGITAL, UJIAN MELAWAN POLITIK UANG

BagikanFacebookXWhatsAppLinkedInPinterestThreadsEmail

 

Oleh: Unang Margan
— Ketua IKADIN Cianjur, Praktisi Hukum pada LBH Cianjur*

“Digitalisasi dapat mempercepat penghitungan suara, tetapi tidak otomatis membersihkan demokrasi dari politik uang. Teknologi mengubah cara memilih, sedangkan integritas menentukan kualitas pilihan.”

Pemilihan Kepala Desa (Pilkades) digital Serentak di Kabupaten Cianjur, akan dilaksanakan pada Minggu, 8 November 2026. Sebanyak 47 desa di 23 kecamatan akan menyelenggarakan Pilkades dengan sistem pemungutan suara digital. Pemerintah Kabupaten Cianjur menyiapkan sekitar 400 unit tablet sebagai perangkat pemungutan suara. Inovasi ini patut diapresiasi sebagai bagian dari modernisasi tata kelola demokrasi desa.

Namun, keberhasilan Pilkades tidak cukup diukur dari kecepatan perangkat digital merekam pilihan dan menghitung suara. Ukuran yang lebih mendasar adalah apakah proses pemilihan berlangsung jujur, adil, bebas dari tekanan, intimidasi, dan praktik politik uang. Sebab, secanggih apa pun perangkat yang digunakan, demokrasi tetap dapat dicederai oleh perilaku manusia yang memperjualbelikan suara.

Demokrasi Desa dan Pilkades Digital

Pilkades merupakan mekanisme demokrasi di tingkat desa untuk memilih kepala desa secara langsung oleh masyarakat yang memiliki hak pilih. Sementara Pilkades digital adalah penyelenggaraan pemungutan suara dengan memanfaatkan perangkat elektronik untuk merekam pilihan pemilih dan mendukung proses penghitungan suara.

Perubahan sistem dari kertas suara menuju perangkat digital merupakan inovasi dalam penyelenggaraan pemilihan. Akan tetapi, digitalisasi hanyalah instrumen. Ia tidak boleh menggeser prinsip dasar demokrasi, yakni langsung, umum, bebas, rahasia, jujur, dan adil (Luber Jurdil).

Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2024 menjadi landasan penyelenggaraan pemerintahan dan pemilihan kepala desa. Di tingkat daerah, Peraturan Daerah Kabupaten Cianjur Nomor 3 Tahun 2024 tentang Pemilihan Kepala Desa mengatur mekanisme penyelenggaraan Pilkades. Dengan demikian, penggunaan teknologi harus ditempatkan sebagai alat untuk memperkuat kualitas demokrasi, bukan sekadar mengganti mekanisme pemungutan suara.

Politik Uang: Ancaman terhadap Kedaulatan Pemilih

Politik uang atau money politics merupakan praktik pemberian atau janji berupa uang, barang, maupun keuntungan tertentu dengan maksud memengaruhi pilihan seseorang dalam proses pemilihan. Praktik ini dapat dilakukan secara langsung maupun melalui perantara, baik sebelum maupun menjelang hari pemungutan suara.

Bentuknya tidak selalu berupa pembagian uang tunai. Pemberian sembako, bantuan material, fasilitas, atau janji keuntungan tertentu yang dikaitkan dengan dukungan kepada calon juga patut dicermati. Penilaiannya harus melihat tujuan pemberian, konteks, hubungan dengan pilihan pemilih, serta bukti yang tersedia.

Politik uang bukan sekadar persoalan etika. Praktik tersebut merusak kebebasan pemilih, menggeser kompetisi gagasan menjadi transaksi, dan berpotensi melahirkan kepemimpinan yang tidak memiliki legitimasi moral. Ketika suara rakyat dibeli, kepala desa yang terpilih berisiko memandang jabatan sebagai sarana mengembalikan modal politik, bukan amanah untuk melayani masyarakat.

Dampaknya dapat berlangsung panjang. Kebijakan pembangunan desa berpotensi lebih berpihak kepada kelompok pendukung atau kepentingan pemodal daripada kebutuhan masyarakat secara keseluruhan.

Larangan Politik Uang dan Sanksi Hukumnya

Penyelenggaraan Pilkades memiliki landasan hukum yang harus dipatuhi seluruh pihak. Di antaranya Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2024; Peraturan Pemerintah Nomor 16 Tahun 2026 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Desa; Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 112 Tahun 2014 tentang Pemilihan Kepala Desa beserta perubahannya; Peraturan Daerah Kabupaten Cianjur Nomor 3 Tahun 2024; serta Peraturan Bupati Cianjur Nomor 38 Tahun 2026 tentang Tata Cara Pemilihan Kepala Desa Serentak.

Larangan politik uang secara eksplisit dapat ditemukan dalam Pasal 30 ayat (1) huruf j Permendagri Nomor 112 Tahun 2014. Ketentuan tersebut melarang pelaksana kampanye menjanjikan atau memberikan uang maupun materi lainnya kepada peserta kampanye.

Bahkan, Pasal 31 Permendagri tersebut mengatur konsekuensi terhadap pelanggaran larangan kampanye, yaitu peringatan tertulis apabila pelanggaran belum menimbulkan gangguan, serta penghentian kegiatan kampanye di tempat terjadinya pelanggaran atau wilayah yang berpotensi menimbulkan gangguan keamanan.

Ketentuan ini menegaskan bahwa politik uang bukan sekadar perilaku yang tidak patut, melainkan perbuatan yang dapat dikenai sanksi administratif. Namun, penerapan sanksi harus memperhatikan subjek pelanggaran, tahapan pemilihan, kewenangan pihak yang memeriksa, dan ketentuan hukum yang berlaku.

Penting pula membedakan pelanggaran administratif dengan tindak pidana. Tidak setiap pemberian uang, sembako, atau bantuan secara otomatis merupakan tindak pidana. Harus dibuktikan perbuatan dan terpenuhinya unsur delik berdasarkan ketentuan pidana yang tepat.

Ketentuan pidana politik uang dalam Undang-Undang Pemilu maupun Undang-Undang Pilkada tidak dapat serta-merta diterapkan terhadap Pilkades karena ketiganya memiliki rezim hukum berbeda. Apabila ditemukan perbuatan yang memenuhi unsur tindak pidana berdasarkan KUHP atau undang-undang khusus lainnya, aparat penegak hukum dapat memprosesnya sesuai kewenangan dan ketentuan yang berlaku.

Oleh karena itu, Pemerintah Kabupaten Cianjur dan panitia pemilihan perlu memastikan bahwa Perda Nomor 3 Tahun 2024 dan Perbup Nomor 38 Tahun 2026 dilaksanakan secara konsisten, termasuk mengenai larangan, mekanisme pengaduan, pemeriksaan pelanggaran, dan sanksi terhadap pihak yang terbukti melanggar. Jangan sampai terdapat ketidakjelasan aturan yang justru membuka ruang bagi praktik pembelian suara.

Pengawasan Tidak Boleh Hanya Formalitas

Menjelang pemungutan suara, pengawasan dan pengamanan Pilkades harus menjadi perhatian bersama. Pencegahan politik uang tidak dapat hanya dibebankan kepada aparat keamanan.

Panitia Pilkades, panitia pengawas, pemerintah kecamatan, pemerintah daerah, tokoh masyarakat, dan warga harus menjalankan perannya secara independen. Setiap dugaan pelanggaran perlu dicatat, dilengkapi bukti, dan dilaporkan melalui mekanisme yang tersedia. Penanganannya pun harus transparan dan tidak diskriminatif terhadap calon mana pun.

Masyarakat juga perlu berani menolak pemberian yang bertujuan membeli suara. Pemilih bukan komoditas politik. Suara rakyat merupakan hak yang harus digunakan secara bebas dan bertanggung jawab.

Membangun Pilkades yang Berintegritas

Ada beberapa langkah penting yang perlu diperkuat.

Pertama, panitia harus memastikan perangkat digital berfungsi baik, data pemilih akurat, kerahasiaan pilihan terlindungi, serta tersedia prosedur penanganan apabila terjadi gangguan teknis.

Kedua, pengawasan harus dilakukan sejak masa kampanye hingga penetapan hasil. Ketiga, setiap calon dan tim pendukung perlu menandatangani komitmen menolak politik uang, intimidasi, dan penyebaran informasi bohong.

Keempat, masyarakat perlu memperoleh akses pengaduan yang mudah, aman, dan dapat ditindaklanjuti. Kelima, aparat penegak hukum harus bertindak profesional, objektif, dan tidak tebang pilih.

Pemerintah daerah juga perlu melakukan evaluasi menyeluruh setelah Pilkades, baik terhadap sistem digital, transparansi hasil, keamanan data, maupun efektivitas pengawasan. Evaluasi tersebut penting agar inovasi digital tidak berhenti sebagai proyek teknologi, tetapi benar-benar meningkatkan kualitas demokrasi desa.

Penutup

Pilkades digital di Kabupaten Cianjur merupakan momentum penting untuk membangun tata kelola demokrasi desa yang lebih modern. Namun, modernisasi tidak boleh berhenti pada penggunaan tablet dan sistem elektronik. Integritas penyelenggara, kejujuran calon, keberanian aparat, serta kesadaran pemilih merupakan fondasi yang jauh lebih menentukan.

Jangan sampai teknologi hanya memindahkan proses pemungutan suara dari kertas ke layar, sementara praktik politik uang tetap berlangsung di balik layar. Demokrasi desa harus melahirkan pemimpin yang memperoleh mandat rakyat melalui proses yang bersih, bukan karena kemampuan membeli suara.

Pada akhirnya, Pilkades digital harus modern dalam sistemnya, bersih dalam prosesnya, dan bermartabat dalam hasilnya.

*Fiat Justitia, Servata Veritate.*

Tegakkan keadilan, peliharalah kebenaran.

Cianjur, 7 November 2026

BagikanFacebookXWhatsAppLinkedInPinterestThreadsEmail

Topik: DemokrasiDesa

Tinggalkan komentar

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *