Oleh: Unang Margana — Ketua IKADIN Cianjur, Praktisi Hukum pada LBH Cianjur
“Dalam negara hukum, kekuasaan boleh kuat, tetapi tidak boleh berada di atas hukum; penegakan hukum boleh tegas, tetapi tidak boleh kehilangan keadilan.”
Masyarakat Indonesia, dikejutkan oleh upaya hukum Kepolisian Negara Republik Indonesia, menetapkan dan menahan tiga perwira tinggi Polri sebagai tersangka dugaan penyadapan dan intersepsi ilegal terhadap Presiden Republik Indonesia dan sejumlah tokoh, pada 3 November 2026, perhatian publik tidak berhenti pada pertanyaan siapa yang menyadap dan siapa yang disadap. Persoalan ini semakin berkembang setelah pada 5 November 2026 Polri menetapkan satu tersangka baru berinisial SU, sehingga jumlah tersangka menjadi empat orang.
Perkembangan tersebut tentu menimbulkan pertanyaan yang lebih mendasar: di mana batas kekuasaan negara ketika berhadapan dengan hukum, konstitusi dan hak asasi manusia?
Pertanyaan tersebut semakin penting ketika perkara ini kemudian dikaitkan dengan spekulasi mengenai kemungkinan makar. Namun, negara hukum tidak boleh dibangun di atas spekulasi dan asumsi. Dugaan harus dibuktikan dengan alat bukti yang sah, sedangkan setiap tindakan aparat penegak hukum harus tunduk pada konstitusi dan hukum acara pidana.
Apa Itu Makar?
Dalam hukum pidana, makar bukan sekadar ketidaksetujuan terhadap pemerintah, kritik terhadap Presiden, ataupun tindakan politik yang berseberangan dengan kekuasaan. Makar merupakan tindak pidana dengan unsur dan tujuan tertentu sebagaimana dirumuskan dalam KUHP Nasional.
Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023 tentang KUHP, yang berlaku sejak 2 Januari 2026, mengatur makar terhadap Presiden dan/atau Wakil Presiden dalam Pasal 191. Ketentuan tersebut ditujukan kepada setiap orang yang melakukan makar dengan maksud membunuh, merampas kemerdekaan Presiden dan/atau Wakil Presiden, atau menjadikan Presiden dan/atau Wakil Presiden tidak mampu menjalankan pemerintahan.
Dengan demikian, penyadapan terhadap Presiden tidak otomatis merupakan makar. Harus dibuktikan adanya unsur dan maksud sebagaimana ditentukan dalam Pasal 191. Jika dikaitkan dengan makar terhadap pemerintah, KUHP juga mensyaratkan adanya maksud menggulingkan pemerintah secara tidak sah menurut UUD 1945.
Karena itu, penyadapan dan makar tidak boleh dicampuradukkan. Pemerintah telah menegaskan bahwa perkara ini pada tahap sekarang menggunakan ketentuan pidana mengenai penyadapan, intersepsi dan akses ilegal, bukan pasal makar.
Penyadapan Bukan Perkara Sederhana
Penyadapan merupakan tindakan serius karena menyentuh wilayah privasi, komunikasi dan rasa aman seseorang. UUD 1945 Pasal 28G memberikan jaminan atas perlindungan diri pribadi, kehormatan, martabat dan rasa aman. Pasal 28D juga menjamin kepastian hukum yang adil serta perlakuan yang sama di hadapan hukum.
Dalam KUHP Nasional, Pasal 258 mengatur perbuatan penyadapan atau intersepsi terhadap informasi elektronik yang dilakukan secara melawan hukum. Ancaman pidananya dapat mencapai 10 tahun penjara.
Dalam perkembangan terbaru, Bareskrim Polri telah menetapkan empat orang sebagai tersangka, yakni LSP, AS, EH dan SU. Polri menyebut perkara tersebut berkaitan dengan dugaan illegal tapping, penghapusan data elektronik dan akses ilegal. Sasaran yang disebut dalam penyidikan tidak hanya Presiden, tetapi juga pejabat negara, tokoh politik, media, organisasi masyarakat, LSM dan pengusaha.
Khusus tersangka SU, Polri menyebut yang bersangkutan berperan sebagai Dewan Pembina Monitoring Center Bareskrim Polri dan pernah menjabat sebagai Kabag Monitoring Bareskrim. Menurut penyidik, SU memberikan izin terhadap tindakan penyadapan dan kemudian memberikan persetujuan atas penghapusan hasil penyadapan pada Oktober 2026.
Namun, seluruh keterangan tersebut tetap harus ditempatkan sebagai dugaan dalam proses penyidikan, bukan sebagai kesimpulan bahwa para tersangka telah bersalah.
Penangkapan dan Penahanan Harus Terukur
Penangkapan dan penahanan merupakan upaya paksa, bukan hukuman. Status tersangka tidak identik dengan status orang yang telah terbukti bersalah. Asas praduga tak bersalah harus tetap menjadi prinsip utama sampai terdapat putusan pengadilan yang berkekuatan hukum tetap.
Hal ini semakin relevan karena sejak 2 Januari 2026 Indonesia menggunakan KUHAP baru berdasarkan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2025. Penangkapan dan penahanan harus dilakukan berdasarkan persyaratan serta prosedur yang ditentukan undang-undang.
Perkembangan terbaru juga menunjukkan adanya perbedaan perlakuan faktual dalam hal penahanan. Tiga tersangka, LSP, AS dan EH, telah ditahan di Rutan Mako Brimob. Sementara SU, meskipun telah ditetapkan sebagai tersangka, belum ditahan karena kondisi kesehatan.
Perbedaan tersebut tentu harus dapat dijelaskan berdasarkan alasan hukum dan kondisi objektif masing-masing tersangka. Prinsipnya sederhana: penahanan bukan penghukuman dan harus memiliki dasar hukum yang dapat dipertanggungjawabkan.
Maka, sekalipun yang ditangkap adalah perwira tinggi Polri, pejabat negara, orang biasa maupun seseorang yang memiliki kekuasaan, standar hukumnya harus sama.
Tidak boleh ada keistimewaan, tetapi juga tidak boleh ada kriminalisasi.
Jangan Campurkan Penyadapan dengan Makar
Di sinilah kejernihan berpikir hukum diperlukan. Dugaan penyadapan ilegal harus diuji berdasarkan unsur tindak pidana penyadapan, intersepsi atau akses ilegal. Sementara makar harus diuji berdasarkan maksud dan unsur yang secara khusus dirumuskan KUHP.
Pertanyaannya kemudian: untuk apa penyadapan dilakukan?
Apakah semata-mata untuk memperoleh informasi? Apakah merupakan penyalahgunaan kewenangan? Apakah terdapat motif politik? Ataukah terdapat tujuan yang lebih jauh untuk melumpuhkan pemerintahan?
Pertanyaan-pertanyaan tersebut harus dijawab melalui penyidikan dan pembuktian di pengadilan, bukan melalui opini atau tekanan politik.
Sebaliknya, negara juga tidak boleh menutup kemungkinan adanya tindak pidana lain apabila dalam perkembangan penyidikan ditemukan bukti yang cukup. Namun, perubahan konstruksi perkara harus tetap didasarkan pada alat bukti dan unsur pidana, bukan pada asumsi.
Dengan demikian, makar tidak boleh dijadikan label politik sebelum menjadi kesimpulan hukum.
Rekomendasi
Pertama, penyidikan harus dilakukan secara profesional, transparan, objektif dan akuntabel, terlebih karena perkara melibatkan aparat penegak hukum sendiri.
Kedua, seluruh alat bukti elektronik harus diperiksa melalui mekanisme forensik digital yang dapat dipertanggungjawabkan di persidangan. Chain of custody harus jelas agar integritas alat bukti tidak dipersoalkan.
Ketiga, dasar penetapan tersangka, penangkapan dan penahanan harus dapat diuji melalui mekanisme hukum yang tersedia. Negara wajib menjamin hak-hak tersangka tanpa menghambat proses penyidikan.
Keempat, terhadap tersangka SU yang belum ditahan karena alasan kesehatan, kondisi tersebut harus tetap ditangani sesuai mekanisme hukum dan dibuktikan secara medis, sehingga prinsip hukum dan kebutuhan penegakan hukum dapat berjalan seimbang.
Kelima, apabila dalam perkembangan perkara ditemukan bukti yang mengarah kepada tindak pidana lain, termasuk makar, penegak hukum harus menerapkan ketentuan pidana berdasarkan unsur dan standar pembuktian yang berlaku.
Keenam, perlu dilakukan evaluasi menyeluruh terhadap tata kelola kewenangan penyadapan di setiap lembaga negara. Kewenangan yang sangat invasif terhadap privasi harus memiliki batas, prosedur, pengawasan dan pertanggungjawaban yang jelas.
Konstitusi Harus Menjadi Panglima
Kasus dugaan penyadapan yang kini telah menempatkan empat anggota Polri sebagai tersangka merupakan ujian bagi negara hukum Indonesia. Yang diuji bukan hanya kemampuan aparat mengungkap dugaan tindak pidana, tetapi juga kemampuan negara membuktikan bahwa kekuasaan tunduk kepada hukum.
Kita tidak boleh tergesa-gesa menyebut penyadapan sebagai makar. Namun, kita juga tidak boleh menganggap penyadapan ilegal sebagai persoalan biasa, terlebih jika benar menyasar Presiden dan sejumlah pejabat publik.
Dalam negara demokrasi, Presiden harus dilindungi dari ancaman terhadap keamanan dan kewibawaan negara. Tetapi pada saat yang sama, setiap warga negara—termasuk aparat penegak hukum—juga harus memperoleh perlindungan hukum yang sama.
Di sinilah konstitusi menjadi panglima. Negara harus kuat menghadapi ancaman, tetapi kekuatan negara harus tetap berada dalam koridor hukum.
Penegakan hukum harus tegas terhadap pelanggaran, tetapi tetap adil terhadap orang yang baru berstatus sebagai tersangka.
Sebab negara hukum bukan negara yang bebas menangkap siapa saja. Negara hukum adalah negara yang berani menegakkan hukum terhadap siapa pun, sekaligus berani memastikan bahwa setiap orang hanya dapat dinyatakan bersalah melalui proses hukum yang adil dan pembuktian yang sah.
Pada akhirnya, persoalan penyadapan bukan hanya tentang siapa menyadap siapa. Persoalan yang jauh lebih besar adalah apakah Indonesia mampu membuktikan bahwa konstitusi benar-benar menjadi batas kekuasaan.
Fiat Justitia, Servata Veritate — Tegakkan keadilan, peliharalah kebenaran.
Cianjur, 5 November 2026







