Jumat, 20 November 2026
Iklan Saung Nongkrong Sehat Waruga: rukiah, totok saraf, pijat refleksi, pijat SPA rempah, buka aura di Karangtengah, Cianjur
Opini

ADVOKAT, MAFIA HUKUM, DAN PAHLAWAN

BagikanFacebookXWhatsAppLinkedInPinterestThreadsEmail

Oleh: Unang Margana — Ketua IKADIN Cianjur, Praktisi Hukum pada LBH Cianjur

“Advokat tidak boleh menjadi bagian dari mafia hukum. Advokat harus berdiri di antara kekuasaan dan pencari keadilan, menjaga agar hukum tidak berubah menjadi alat transaksi, tetapi tetap menjadi jalan menuju kebenaran dan keadilan.”

Momentum Hari Ulang Tahun ke-41 Ikatan Advokat Indonesia (IKADIN) pada 10 November 2026 bukan sekadar perayaan seremonial organisasi profesi. Perayaan Tahun ini, seharusnya bisa menjadi momentum refleksi tentang perjalanan profesi advokat dan tanggung jawabnya dalam membangun negara hukum di Indonesia.

Empat puluh satu tahun perjalanan tentu bukan waktu yang singkat. Di tengah berbagai persoalan penegakan hukum, advokat dituntut kembali kepada jati dirinya: profesi terhormat yang berintegritas, bebas, mandiri, dan bertanggung jawab dalam memperjuangkan hukum, kebenaran, keadilan, dan hak asasi manusia. Hal diatas sesuai dengan Motto IKADIN “FIAT JUSTITIA RUAT COELUM” (Demi Keadilan, Sekalipun Langit Akan Runtuh).

Advokat dan Tanggung Jawab Profesi

Pasal 1 angka 1 UU Nomor 18 Tahun 2003 tentang Advokat menyebutkan bahwa advokat adalah orang yang berprofesi memberikan jasa hukum, baik di dalam maupun di luar pengadilan, yang memenuhi persyaratan berdasarkan undang-undang. Jasa hukum tersebut meliputi konsultasi hukum, bantuan hukum, menjalankan kuasa, mewakili, mendampingi, membela, dan melakukan tindakan hukum lain untuk kepentingan hukum klien.

Dengan demikian, advokat bukan sekadar orang yang berbicara di ruang sidang. Advokat adalah bagian dari sistem penegakan hukum yang memiliki tanggung jawab etik dan profesional.

UU Advokat bahkan menegaskan dalam konsiderannya bahwa kekuasaan kehakiman yang bebas membutuhkan profesi advokat yang bebas, mandiri, dan bertanggung jawab agar peradilan dapat berlangsung secara jujur, adil, serta memberikan kepastian hukum bagi pencari keadilan. Artinya, kebebasan advokat bukan kebebasan tanpa batas. Kebebasan tersebut harus berjalan bersama integritas dan tanggung jawab profesi.

Mafia Hukum: Ketika Hukum Diperdagangkan

Istilah mafia hukum bukan merupakan nomenklatur tindak pidana yang berdiri sendiri dalam peraturan perundang-undangan. Ia lebih merupakan istilah yang digunakan masyarakat untuk menggambarkan praktik persekongkolan, manipulasi, transaksi, atau penyalahgunaan proses hukum untuk kepentingan tertentu.

Mafia hukum menjadi berbahaya ketika proses hukum tidak lagi ditentukan oleh fakta, alat bukti, hukum, dan keadilan, tetapi oleh uang, kekuasaan, koneksi, atau transaksi tersembunyi. Dalam situasi seperti itu, hukum kehilangan kewibawaannya.

Pencari keadilan yang memiliki uang dan akses dapat memperoleh perlakuan berbeda dengan masyarakat biasa. Perkara dapat dipermainkan. Proses hukum dapat diperlambat atau dipercepat berdasarkan kepentingan tertentu. Bahkan aparat penegak hukum dapat kehilangan independensinya apabila masuk ke dalam jaringan kepentingan.

Jika kondisi seperti ini dibiarkan, maka yang sesungguhnya sedang dihancurkan bukan hanya sebuah perkara, tetapi kepercayaan publik terhadap negara hukum. Ketika Advokat Dihadapkan pada Pilihan. Disinilah profesi advokat menghadapi ujian.

Advokat tentu memiliki kewajiban membela kepentingan hukum klien. Membela seseorang bukan berarti membenarkan semua perbuatannya. Advokat wajib menggunakan hukum sebagai instrumen pembelaan, bukan menjadikan hukum sebagai komoditas yang dapat dibeli.

Seorang advokat boleh berhadapan dengan jaksa, polisi, hakim, maupun institusi negara dalam menjalankan fungsi pembelaan. Namun, advokat tidak boleh berkompromi dengan praktik yang merusak hukum. Membela klien adalah kewajiban profesi. Memanipulasi hukum bukan kewajiban profesi. Perbedaan ini sangat penting.

Advokat yang berintegritas akan berjuang keras melalui argumentasi hukum, alat bukti, prosedur, dan mekanisme hukum yang tersedia. Sebaliknya, advokat yang menggunakan koneksi, suap, atau rekayasa untuk mengubah proses hukum justru dapat merusak kehormatan profesinya sendiri.

Advokat dan Makna Pahlawan

Lalu, apa hubungannya advokat dengan pahlawan? Menurut KBBI, pahlawan adalah orang yang menonjol karena keberanian dan pengorbanannya dalam membela kebenaran; pejuang yang gagah berani. Kepahlawanan berkaitan dengan keberanian, keperkasaan, kerelaan berkorban, dan kekesatriaan.

Sementara itu, dalam perspektif hukum, UU Nomor 20 Tahun 2009 tentang Gelar, Tanda Jasa, dan Tanda Kehormatan menempatkan tindakan kepahlawanan dan pengabdian luar biasa bagi bangsa sebagai bagian dari dasar pemberian gelar Pahlawan Nasional.

Dalam konteks profesi advokat, tentu tidak berarti setiap advokat adalah pahlawan. Namun, nilai kepahlawanan dapat hidup dalam profesi advokat ketika advokat berani membela kebenaran, mempertahankan keadilan, dan mengorbankan kepentingan pribadi demi kepentingan hukum dan masyarakat.

Advokat yang membela orang miskin tanpa kemampuan membayar. Advokat yang berani menghadapi tekanan kekuasaan. Advokat yang menolak suap. Advokat yang tetap berdiri pada kebenaran meskipun tidak populer. Mereka mungkin tidak memperoleh gelar pahlawan. Tetapi nilai kepahlawanan ada di sana.

HUT ke-41 IKADIN: Kembali kepada Jati Diri

Karena itu, HUT ke-41 IKADIN seharusnya menjadi momentum untuk memperkuat kembali marwah profesi advokat.

Pertama , organisasi advokat harus memperkuat pendidikan dan pembinaan etik. Kompetensi hukum tanpa integritas dapat menjadi persoalan bagi pencari keadilan.

Kedua , mekanisme pengawasan dan penegakan kode etik harus dijalankan secara objektif. Organisasi profesi tidak boleh hanya melindungi anggotanya, tetapi juga harus berani memberikan sanksi apabila terdapat pelanggaran.

Ketiga , advokat harus memperluas bantuan hukum bagi masyarakat tidak mampu. Negara hukum tidak boleh hanya terasa bagi mereka yang mampu membayar jasa hukum.

Keempat , advokat harus menjadi bagian dari kontrol terhadap penyalahgunaan kekuasaan. Kebebasan profesi harus digunakan untuk menjaga keseimbangan antara kekuasaan negara dan hak warga negara.

Kelima , seluruh aparat penegak hukum harus membangun komitmen bersama untuk menutup ruang praktik mafia hukum. Tidak boleh ada advokat, aparat, pejabat, maupun pihak lain yang menjadikan hukum sebagai ladang transaksi.

Advokat: Antara Kehormatan dan Kepahlawanan

Pada akhirnya, profesi advokat berada pada persimpangan pilihan. Apakah hukum akan dijadikan jalan mencari keadilan, atau sekadar menjadi alat mencari keuntungan? Apakah advokat akan menjadi bagian dari solusi, atau justru menjadi bagian dari persoalan…? Jawabannya kembali kepada integritas masing-masing advokat.

HUT ke-41 IKADIN hendaknya bukan hanya menjadi perayaan bertambahnya usia organisasi, tetapi menjadi momentum untuk memperbarui komitmen: advokat harus bebas, mandiri, profesional, berintegritas, dan bertanggung jawab. Jika mafia hukum bekerja dalam kegelapan untuk memperdagangkan keadilan, maka advokat sejati harus hadir membawa cahaya hukum.

Sebab, pahlawan dalam profesi advokat bukanlah mereka yang paling dekat dengan kekuasaan, bukan pula mereka yang paling mahal jasanya, tetapi mereka yang tetap berani membela kebenaran ketika keadilan sedang dipertaruhkan. Empat puluh satu tahun IKADIN adalah perjalanan sejarah. Tantangan ke depan adalah menjadikan sejarah itu sebagai pijakan untuk menjaga kehormatan profesi dan membangun kepercayaan publik terhadap hukum. Advokat bukan mafia hukum. Advokat adalah penjaga marwah hukum.

Fiat Justitia, Servata Veritate — Tegakkan keadilan, peliharalah kebenaran.

Cianjur, 10 November 2026

BagikanFacebookXWhatsAppLinkedInPinterestThreadsEmail

Topik: #AdvokatIndonesia #IKADINCianjur FiatJustitiaServataVeritate Keadilan LBHCianjur NegaraHukum PenegakanHukum

Tinggalkan komentar

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *