Rentan Penyimpangan Dan Korupsi
Cianjur, Ketua presidium Dewan Kota (Dekot) Cianjur, Dian Rahadian menyebutkan bahwa Pokok Pokok Pikiran (Pokir) DPRD Kabupaten Cianjur rentan dikorupsi lantaran beberapa prosedur tahapan yang tidak dilaksanakan dengan baik. Dan hal demikian terungak dari minimnya keterbukaan publik.
“Kami melihat ada titik-titik kritis pokir-pokir yang tidak sesuai. Misalnya tidak sesuai dengan RKPD, RJPMD, Rencana Kerja (renja), dan rencana strategis (Renstra) masing-masing OPD yang ditunjuk, atau diarahkan sesuai hal terkait Pokir,” Ujar Dian Rahadian.
Di beberapa kasus yang ada di Kabupaten Cianjur, anggota DPRD malah bertindak sebagai pihak pengerja. Sehingga, pokir tidak tepat sasaran, tepat waktu, dan tepat jumlah. Seperti diawal yang tercantum dalam rencana.
“Bukan rasia lagi kalau Pokir yang diusulkan sendiri, dilaksanakan sendiri, diawasi sendiri, dan dinikmati sendiri,” paparnya.
Mirisnya lagi, dari monitoring center for prevention beberpa waktu lalu nilainya buruk, ini artinya adanya kerawanan pokir dijadikan ladang korupsi .Kabupaten Cianjur poinnya 69. Sementara rata-rata di Jawa Barat 71 dan nasional 70,” Kata Dian Rahadian.
Padahal tambah Dian, Pokir (Pokok-Pokok Pikiran) DPRD merupakan usulan program atau kegiatan pembangunan daerah yang berasal dari aspirasi masyarakat yang dijaring oleh anggota dewan melalui masa reses.
Lalu usulan ini kemudian diintegrasikan ke dalam dokumen perencanaan pembangunan (RKPD) dan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD).
Ketika ditanya jumlah dana pokir untuk di Kabupaten Cianjur, Dian menyebutkan bahwa hal tersebut akan disampaikan ke wartawan usai pihaknya melaksanakan aksi ke DPRD Cianjur yang waktunya tidak akan lama lagi. **
