Reses Diki Ismail di Sukajadi, Warga Soroti Infrastruktur, Desil Bansos, dan BPJS
CIANJUR – Ratusan warga menghadiri kegiatan reses anggota DPRD Kabupaten Cianjur dari Fraksi Gerindra, Diki Ismail, di Desa Sukajadi, Kecamatan Cibinong, Kabupaten Cianjur. Dalam forum tersebut, warga menyampaikan sejumlah persoalan, mulai dari infrastruktur hingga ketidakjelasan data desil dan layanan BPJS Kesehatan.
Reses ini menjadi kesempatan bagi masyarakat untuk menyampaikan langsung berbagai persoalan yang membutuhkan perhatian pemerintah. Selain pembangunan infrastruktur, akurasi data desil yang berkaitan dengan penentuan penerima bantuan sosial serta akses layanan kesehatan menjadi keluhan yang mencuat.
Diki Ismail mengatakan, aspirasi masyarakat yang disampaikan dalam reses harus menjadi perhatian serius dan diperjuangkan melalui jalur legislatif.
“Reses ini merupakan kesempatan bagi kami untuk mendengar langsung keluhan dan kebutuhan masyarakat. Aspirasi yang disampaikan warga akan kami tampung dan perjuangkan sesuai kewenangan serta mekanisme yang berlaku,” ujar Diki usai reses, Senin (2/11/2026).
Dia menegaskan, persoalan infrastruktur dan pelayanan dasar masyarakat membutuhkan koordinasi dengan pemerintah daerah serta instansi terkait agar dapat ditangani secara tepat.
Sementara itu, Usep, salah seorang warga, berharap aspirasi yang disampaikan dalam kegiatan reses tidak berhenti sebatas pendataan, tetapi benar-benar ditindaklanjuti.
“Kami berharap persoalan infrastruktur mendapat perhatian serius. Selain itu, masalah desil dan BPJS juga perlu segera ditangani karena berkaitan langsung dengan kebutuhan masyarakat,” kata Usep.
Menurut warga, ketepatan pendataan kesejahteraan menjadi hal penting agar masyarakat yang memenuhi kriteria tidak kehilangan kesempatan memperoleh bantuan sosial maupun akses pelayanan kesehatan sesuai ketentuan.
Masyarakat berharap Diki Ismail dapat mengawal aspirasi tersebut hingga mendapat tindak lanjut dari pemerintah daerah dan instansi terkait.
Reses ini sekaligus menjadi pengingat bahwa kebutuhan masyarakat tidak hanya berkaitan dengan pembangunan fisik, tetapi juga kepastian pelayanan publik yang adil, tepat sasaran, dan mudah diakses. (RS)
