Jumat, 20 November 2026
Iklan Saung Nongkrong Sehat Waruga: rukiah, totok saraf, pijat refleksi, pijat SPA rempah, buka aura di Karangtengah, Cianjur
Health

Pelanggaran Disiplin Berat, Pegawai P3K di Cianjur Dipecat, Kuasa Hukum Keberatan

BagikanFacebookXWhatsAppLinkedInPinterestThreadsEmail

CIANJUR – Proses pemeriksaan terhadap seorang pegawai P3K paruh waktu di lingkungan RSUD Kabupaten Cianjur menuai keberatan dari kuasa hukum. Pihaknya menilai proses pemeriksaan oleh tim ad hoc belum dilakukan secara maksimal dan meminta seluruh pihak terkait dihadirkan untuk memberikan klarifikasi.

Kuasa Hukum, Andi Tatang Supriyad menyampaikan keberatan setelah agenda pertemuan yang dijadwalkan Selasa (13/10/2026) ditunda hingga Senin mendatang karena sejumlah anggota tim ad hoc tidak hadir. Ia juga mempersoalkan larangan terhadap dirinya untuk mendampingi klien dalam pertemuan tersebut.

Menurut Tatang, pemeriksaan seharusnya melibatkan seluruh pihak, termasuk pelapor, terlapor, dan saksi-saksi. Ia menilai terdapat sejumlah hal yang perlu diverifikasi sebelum keputusan pemberhentian dijatuhkan.

“Klien saya sudah mengabdi selama 14 tahun. Kami akan terus memperjuangkan haknya melalui upaya banding ke Badan Pertimbangan Aparatur Sipil Negara (BPASN). Jika hasilnya masih merugikan klien, kami akan menempuh gugatan ke PTUN Jawa Barat,” tegas Tatang, di Kantor BKPSDM Kabupaten Cianjur, Selasa (13/10/2026).

Sementara itu, Kepala BKPSDM Kabupaten Cianjur, Akos Koswara menjelaskan bahwa penanganan perkara tersebut bermula dari laporan pihak rumah sakit mengenai dugaan pelanggaran disiplin berat yang kemudian diteruskan kepada BKPSDM untuk ditindaklanjuti melalui tim ad hoc.

Menurutnya, hasil kajian tim menyimpulkan adanya dugaan pelanggaran berat terkait integritas ASN. Sanksi yang dijatuhkan kepada masing-masing pihak berbeda, yakni penurunan jabatan bagi pegawai berstatus PNS dan pemutusan kontrak bagi pegawai P3K paruh waktu.

Ia menegaskan, pihak yang keberatan terhadap keputusan tersebut memiliki hak untuk mengajukan upaya banding sesuai mekanisme yang berlaku.

Terkait pertemuan yang tertunda, agenda tersebut direncanakan untuk mempertemukan para pihak guna melakukan konfirmasi dan verifikasi lebih lanjut. Namun, pertemuan belum dapat berjalan sesuai rencana karena sejumlah pihak tidak hadir.

Kasus ini menjadi perhatian karena menyangkut status pekerjaan dan hak pegawai yang telah lama mengabdi. Proses pemeriksaan yang transparan, objektif, dan sesuai ketentuan menjadi penting agar keputusan yang diambil dapat dipertanggungjawabkan secara administratif maupun hukum. (RS)

BagikanFacebookXWhatsAppLinkedInPinterestThreadsEmail

Topik: #CianjurBergerak BeritaCianjur KabupatenCianjur

Tinggalkan komentar

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *