CIANJUR — Hasil monitoring dan evaluasi (monev) terhadap pengelolaan anggaran Desa Jati, Kecamatan Bojongpicung, Kabupaten Cianjur, tahun 2025, menjadi sorotan Aliansi Mahasiswa Peduli Birokrasi bersama Masyarakat Pembelajaran Republik (MPR).
Disebutkan Ketua Aliansi Mahasiswa, Wildan syah Firdaus, sorotan tersebut muncul setelah tim melakukan investigasi dan wawancara dengan sejumlah pihak pada Senin, 21 September 2026, di Desa Sukaratu. Salah satu hal yang menjadi perhatian adalah anggaran sekitar Rp. 340 juta yang disebut dialokasikan untuk program ketahanan pangan melalui BUMDes Desa Jati.
“Aliansi mempertanyakan bagaimana anggaran tersebut direalisasikan, apa bentuk unit usahanya, serta bagaimana hasil kegiatan tersebut dipertanggungjawabkan dalam laporan BUMDes dan Pemerintah Desa.” Ujar Wildan syah Firdaus.
Disebutkan Wildan syah, dalam wawancara, salah satu anggota Tim Monev Kecamatan Bojongpicung, Diki Aprianto, disebut membenarkan adanya temuan dalam hasil monitoring dan evaluasi Desa Jati tahun 2025.
Menurut keterangan yang diperoleh Aliansi, anggaran sekitar Rp340 juta untuk program ketahanan pangan tersebut menjadi salah satu bagian yang perlu dievaluasi dan dimintai penjelasan lebih lanjut.
“Aliansi kemudian menelusuri keterangan dari pihak pengelola BUMDes untuk mengetahui secara konkret bentuk realisasi anggaran tersebut.” Ungkapnya.
Ketua BUMDes Desa Jati, Yopi, ketika dimintai keterangan Alinsi Mahasiswa mengenai penggunaan anggaran tersebut memberikan penjelasan bahwa sebagian anggaran digunakan untuk penanaman padi di lahan sawah milik Desa Jati seluas sekitar 1.200 tumbak.
Sementara sisa anggaran, menurut keterangan Yopi, dialokasikan untuk kegiatan jual beli beras.**
