Oleh : Unang Margana
Pemerhati di di Bengkel Politik Cianjur (BPC)
“Pemuda bukan sekadar objek pembangunan. Mereka adalah bagian dari kekuatan sosial yang dapat menentukan arah perubahan di tengah masyarakat.”
Karang Taruna selama ini lebih dikenal sebagai organisasi kepemudaan yang bergerak dalam kegiatan sosial di tingkat desa atau kelurahan. Ketika ada kerja bakti, kegiatan olahraga, santunan sosial, kebencanaan, peringatan hari besar, atau aktivitas kepemudaan lainnya, nama Karang Taruna hampir selalu hadir.
Namun, apakah peran Karang Taruna cukup berhenti pada kegiatan sosial dan seremonial? Pertanyaan tersebut penting karena pembangunan membutuhkan partisipasi masyarakat, terutama generasi muda. Karang Taruna memiliki potensi besar menjadi ruang tumbuhnya kreativitas, kepemimpinan, kewirausahaan, kepedulian sosial sekaligus partisipasi publik.
Memiliki Landasan Hukum
Secara normatif, keberadaan Karang Taruna memiliki landasan hukum yang jelas. Permensos Nomor 25 Tahun 2019 tentang Karang Taruna telah diubah dengan Permensos Nomor 9 Tahun 2025. Regulasi tersebut menempatkan Karang Taruna sebagai wadah pengembangan generasi muda dan masyarakat melalui kegiatan di bidang sosial. Karang Taruna berkedudukan di desa atau kelurahan dan memiliki ruang untuk mengembangkan potensi generasi muda serta berperan dalam pencegahan dan penanggulangan berbagai permasalahan sosial.
Karang Taruna juga dapat menjalin kerja sama dengan pemerintah, pemerintah daerah, pemerintah desa atau kelurahan, dunia usaha dan masyarakat. Dengan demikian, secara regulatif, Karang Taruna sesungguhnya memiliki ruang gerak yang jauh lebih luas daripada sekadar menjadi pelaksana kegiatan sosial.
Bulan Bakti Karang Taruna
Salah satu momentum penting untuk mengaktualisasikan peran tersebut adalah Bulan Bakti Karang Taruna (BBKT). Bulan Bakti Karang Taruna jangan dipahami semata sebagai agenda tahunan atau kegiatan seremonial organisasi. Menarik apa yang disampaikan oleh ketua Karang Taruna Kabupaten Cianjur, Delly Setia Permana, dimana BBKT tersebut akan dijadikan ruang konsolidasi sosial sekaligus menunjukkan kontribusi nyata pemuda terhadap masyarakat.
Kegiatan BBKT dapat dikembangkan melalui aksi sosial, pelayanan masyarakat, gotong royong, kegiatan lingkungan, donor darah, penanganan kebencanaan, pemberdayaan ekonomi masyarakat, pengembangan UMKM, kegiatan olahraga dan kreativitas pemuda, hingga edukasi sosial.
Yang lebih penting, kegiatan tersebut tidak berhenti ketika Bulan Bakti selesai. BBKT seharusnya menjadi momentum untuk melahirkan program berkelanjutan sesuai kebutuhan masing-masing desa atau kelurahan. Ukuran keberhasilan BBKT bukan hanya banyaknya kegiatan yang dilaksanakan, tetapi sejauh mana kegiatan tersebut memberikan manfaat dan membangun kemandirian masyarakat.
Karang Taruna dan Partisipasi Publik
Di sinilah pentingnya menempatkan Karang Taruna sebagai salah satu ruang partisipasi publik. Partisipasi publik tidak semata-mata berarti menghadiri musyawarah desa atau mengikuti kegiatan pemerintah. Partisipasi berarti adanya kesempatan masyarakat untuk menyampaikan gagasan, mengidentifikasi persoalan, merumuskan solusi, melaksanakan program, sekaligus ikut melakukan pengawasan sosial. Karang Taruna dapat menjadi sekolah partisipasi publik bagi generasi muda.
Di dalam organisasi ini, pemuda belajar bermusyawarah, mengelola perbedaan, menyusun program, membangun kerja sama, mengelola sumber daya, berkomunikasi dengan pemerintah, serta mempertanggungjawabkan kegiatan kepada masyarakat.
Dalam kajiannya mengenai Karang Taruna, Suradi, peneliti pada Kementerian Sosial Republik Indonesia, memandang Karang Taruna sebagai wadah yang dapat menjadi sarana bagi generasi muda untuk menjalankan peran sosial dan menjadi agen perubahan dalam pembangunan masyarakat.
Pandangan tersebut menunjukkan bahwa Karang Taruna memiliki fungsi sosial yang lebih luas daripada sekadar pelaksana kegiatan kepemudaan. Karena itu, keberadaan Karang Taruna seharusnya tidak hanya diukur dari berapa banyak kegiatan yang dilaksanakan, tetapi juga dari seberapa besar manfaat dan perubahan sosial yang dihasilkan.
Dari Seremonial Menjadi Solutif
Ke depan, program Karang Taruna perlu diarahkan pada kegiatan yang memiliki dampak nyata.
Pertama, Karang Taruna Digital, melalui literasi digital, pemasaran produk UMKM, pelatihan administrasi digital dan pemanfaatan ruang digital secara produktif.
Kedua, Karang Taruna Ekonomi Kreatif, dengan mendorong kewirausahaan pemuda, pengembangan produk lokal, ekonomi kreatif dan usaha sosial berbasis potensi daerah.
Ketiga, Karang Taruna Peduli Sosial, yang dapat berperan dalam kegiatan kerelawanan, pendampingan kelompok rentan, kebencanaan dan edukasi sosial.
Keempat, Karang Taruna Peduli Lingkungan, melalui pengelolaan sampah, penghijauan, ketahanan pangan, pemanfaatan lahan dan berbagai gerakan lingkungan berbasis masyarakat.
Kelima, Karang Taruna Partisipatif, yakni membangun ruang dialog pemuda untuk menyampaikan gagasan, memberikan masukan terhadap pembangunan desa atau kelurahan dan melakukan pengawasan sosial secara konstruktif.
Program-program tersebut dapat disinergikan dengan momentum BBKT sehingga Bulan Bakti tidak hanya menjadi kegiatan tahunan, tetapi menjadi pintu masuk bagi program sosial yang berkelanjutan.
Tantangan di Lapangan
Revitalisasi Karang Taruna bukan tanpa tantangan. Persoalan regenerasi, rendahnya partisipasi anggota, keterbatasan kapasitas pengurus, minimnya inovasi, ketergantungan terhadap bantuan pemerintah serta paradigma bahwa Karang Taruna hanya diperlukan ketika ada kegiatan seremonial masih menjadi persoalan yang harus dihadapi.
Karena itu, penguatan Karang Taruna tidak cukup melalui pelantikan pengurus atau pemberian bantuan. Yang lebih penting adalah membangun kapasitas sumber daya manusia dan menciptakan program yang benar-benar menjawab kebutuhan masyarakat. Karang Taruna juga perlu membangun jejaring dengan perguruan tinggi, dunia usaha, komunitas, organisasi masyarakat sipil dan media.
Pemerintah Perlu Membuka Ruang
Pemerintah daerah dan pemerintah desa atau kelurahan perlu memandang Karang Taruna sebagai mitra pembangunan.
Pertama, memperkuat kapasitas organisasi melalui pendidikan dan pelatihan. Kedua, memberikan ruang bagi pemuda dalam proses perencanaan pembangunan. Ketiga, mendorong program berbasis kebutuhan masyarakat. Keempat, membuka kemitraan dengan berbagai pihak. Kelima, memastikan adanya evaluasi terhadap program sehingga kegiatan tidak berhenti pada rutinitas tahunan.
Momentum BBKT juga dapat dimanfaatkan untuk mempertemukan pemerintah, Karang Taruna, dunia usaha, komunitas dan masyarakat dalam merumuskan agenda sosial yang konkret dan terukur. Disisi lain, Karang Taruna harus menjaga profesionalitas, keterbukaan, akuntabilitas dan semangat pengabdian kepada masyarakat.
Karang Taruna bukan sekadar nama organisasi yang muncul dalam struktur pemerintahan desa atau kelurahan. Ia adalah wadah sosial yang memiliki potensi besar untuk melahirkan kepemimpinan muda dan inovasi pembangunan. Karena itu, sudah saatnya paradigma terhadap Karang Taruna diubah: dari pelaksana kegiatan menjadi penggagas perubahan; dari kegiatan seremonial menjadi program solutif; dan dari objek pembangunan menjadi subjek pembangunan.
Penutup
Bulan Bakti Karang Taruna (BBKT) hendaknya menjadi salah satu momentum untuk membuktikan perubahan paradigma tersebut. Bukan sekadar ramai dalam satu bulan, tetapi mampu melahirkan gerakan sosial yang terus hidup sepanjang tahun.
Pada akhirnya, pembangunan yang kuat membutuhkan partisipasi masyarakat, dan partisipasi masyarakat membutuhkan ruang yang terbuka bagi generasi muda untuk belajar, berkreasi dan mengambil tanggung jawab. Karang Taruna dapat menjadi salah satu ruang tersebut.
Fiat Justitia, Servata Veritate.
Tegakkan keadilan, peliharalah kebenaran.
Cianjur, 27 September 2026
