Oleh: Unang Margana
Mantan Ketua KPUD Cianjur 2018–2012, Praktisi Hukum pada LBH Cianjur
“Cara rakyat memilih boleh berubah, tetapi prinsipnya tidak boleh berubah: kekuasaan berasal dari rakyat dan harus dipertanggungjawabkan kepada rakyat.”
Pemilihan Kepala Desa (Pilkades) merupakan salah satu bentuk demokrasi yang paling dekat dengan kehidupan masyarakat. Di desa, rakyat tidak sekadar memilih pemimpin, tetapi menentukan siapa yang akan memimpin pemerintahan, mengelola pembangunan, serta mengurus kepentingan masyarakat selama masa jabatan. Karena itu, ketika Pilkades memasuki era digital, yang harus menjadi perhatian bukan hanya bagaimana sistem pemilihan dibuat lebih cepat dan efisien, tetapi juga bagaimana kedaulatan rakyat tetap terlindungi.
Digitalisasi Pilkades di Kabupaten Cianjur, Jawa Barat, tentu diharapkan dapat menghadirkan proses pemilihan yang lebih efektif, efisien, transparan dan akuntabel. Namun ada satu pertanyaan mendasar yang tidak boleh diabaikan: Siapa yang mengawasi Pilkades digital?
Pertanyaan tersebut bukan bentuk ketidakpercayaan kepada pemerintah daerah ataupun penyelenggara Pilkades. Justru sebaliknya, pengawasan yang kuat diperlukan untuk memastikan bahwa hasil pemilihan benar-benar lahir dari kehendak rakyat dan sekaligus memperkuat kepercayaan publik.
Demokrasi Tidak Cukup Hanya dengan Sistem
Pilkades digital jangan berhenti pada persoalan perangkat, aplikasi, jaringan, kecepatan penghitungan, atau hasil yang dapat diketahui dengan segera. Di balik seluruh proses tersebut terdapat hak politik warga desa yang wajib dilindungi.
Dasar penyelenggaraan pemerintahan desa antara lain Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa beserta perubahannya, berikut berbagai peraturan pelaksana dan ketentuan daerah yang mengatur penyelenggaraan Pilkades. Secara prinsip, demokrasi Indonesia mengenal asas langsung, umum, bebas, rahasia, jujur dan adil atau LUBER JURDIL.
Memang, Pilkades secara hukum bukan Pemilu yang diselenggarakan berdasarkan rezim Pemilu nasional. Namun nilai-nilai tersebut tetap relevan sebagai prinsip demokrasi dan standar etika dalam penyelenggaraan pemilihan kepala desa. Artinya, perubahan cara memilih tidak boleh mengubah substansi demokrasi. Sistem boleh berubah. Cara boleh berkembang. Tetapi kejujuran, keadilan, kerahasiaan pilihan dan kedaulatan rakyat harus tetap menjadi fondasi.
Pengawas dan Pemantau Harus Jelas
Persoalan penting berikutnya adalah kejelasan mengenai siapa yang memiliki fungsi pengawasan dan siapa yang dapat menjalankan fungsi pemantauan. Pengawas dan pemantau bukanlah istilah yang dapat digunakan secara sembarangan. Pengawas merupakan bagian dari mekanisme pengawasan yang dibentuk berdasarkan kewenangan dan ketentuan hukum yang berlaku. Sementara pemantau dapat berasal dari unsur masyarakat, organisasi kemasyarakatan, akademisi, mahasiswa, media, maupun kelompok independen yang memiliki kepedulian terhadap demokrasi desa.
Dalam Pilkades digital, kedua fungsi tersebut harus ditempatkan secara proporsional dan independen. Jangan sampai seluruh kewenangan terkonsentrasi pada penyelenggara, sementara masyarakat hanya diberi ruang untuk memilih kemudian menerima apa pun hasil yang diumumkan.
Demokrasi yang sehat membutuhkan checks and balances.
Terlebih ketika proses pemilihan menggunakan sistem digital, masyarakat harus memiliki ruang untuk mengetahui, memantau, mempertanyakan, dan mengadukan apabila ditemukan persoalan. Apa yang Harus Dipantau? Pemantauan tidak boleh dilakukan hanya ketika penghitungan suara atau setelah hasil diumumkan. Pengawasan harus dimulai sejak tahapan awal, sebagai berikut:
Pertama, data pemilih; Harus dipastikan bahwa warga yang memenuhi syarat tidak kehilangan hak pilih. Sebaliknya, mereka yang tidak memenuhi syarat tidak boleh masuk dalam daftar pemilih.
Kedua, netralitas penyelenggara dan aparatur desa; Perubahan sistem pemilihan tidak boleh membuka ruang baru bagi intervensi terhadap pemilih maupun calon tertentu. Aparatur desa harus menjaga netralitas dan tidak menggunakan kewenangan maupun fasilitas pemerintahan untuk menguntungkan salah satu calon.
Ketiga, keamanan sistem; Harus dipastikan tidak terjadi akses tanpa kewenangan, perubahan data, manipulasi suara, maupun gangguan yang dapat memengaruhi proses dan hasil pemilihan.
Keempat, kerahasiaan pilihan pemilih; Hak warga untuk menentukan pilihan secara bebas harus benar-benar terlindungi. Jangan sampai mekanisme yang dibuat untuk mempermudah pemilihan justru membuka identitas pilihan politik seseorang.
Kelima, penghitungan dan penetapan hasil; Setiap tahapan harus dapat ditelusuri dan diverifikasi apabila terjadi keberatan atau sengketa. Inilah pentingnya auditabilitas. Setiap proses harus meninggalkan jejak yang dapat diperiksa secara objektif ketika muncul dugaan kesalahan atau pelanggaran.
Masyarakat Bukan Penonton
Demokrasi desa tidak boleh menjadikan masyarakat sekadar penonton. Warga desa harus diberikan ruang untuk berpartisipasi dalam pemantauan, menyampaikan informasi mengenai dugaan pelanggaran, serta memperoleh saluran pengaduan yang mudah, cepat dan transparan. Organisasi masyarakat, perguruan tinggi, mahasiswa, tokoh masyarakat dan media lokal dapat menjadi kekuatan pengawasan partisipatif.
Namun, pemantauan masyarakat juga harus dilakukan secara objektif. Pemantau bukan tim sukses. Pemantau bukan alat untuk menyerang calon tertentu. Pemantau harus menjaga independensi dan tidak boleh menjadi instrumen untuk memenangkan ataupun menjatuhkan salah satu calon.
Karena itu, diperlukan kode etik pemantauan serta pendidikan politik bagi masyarakat. Rakyat harus memahami bahwa memilih adalah hak, sedangkan menjaga agar proses pemilihan berlangsung jujur dan adil merupakan tanggung jawab bersama.
Jangan Hanya Mengandalkan Penyelenggara
Salah satu prinsip penting dalam demokrasi adalah tidak adanya kekuasaan yang berjalan tanpa pengawasan. Penyelenggara Pilkades tentu harus dipercaya. Tetapi kepercayaan publik tidak berarti memberikan kewenangan tanpa kontrol. Sebaliknya, semakin besar kewenangan yang diberikan kepada penyelenggara, semakin penting mekanisme pengawasan yang transparan.
Karena itu, Pemerintah Kabupaten Cianjur perlu memastikan bahwa setiap tahapan Pilkades memiliki mekanisme pengawasan yang jelas, termasuk mekanisme apabila terjadi kesalahan sistem, dugaan manipulasi, gangguan jaringan, persoalan data pemilih, maupun keberatan terhadap hasil. Yang tidak kalah penting adalah siapa yang memeriksa ketika sistem dinyatakan bermasalah.
Jangan sampai pihak yang membangun atau mengoperasikan sistem sekaligus menjadi satu-satunya pihak yang menyatakan bahwa sistem tersebut aman dan benar. Sehingga diperlukan pemeriksaan yang independen agar kepercayaan publik tidak hanya dibangun berdasarkan pernyataan, tetapi berdasarkan proses yang dapat diuji.
Rekomendasi untuk Cianjur
Agar Pilkades digital tidak hanya modern dalam pelaksanaannya, tetapi juga kuat dalam integritas demokrasinya, Pemerintah Kabupaten Cianjur perlu mempertimbangkan beberapa langkah.
Pertama, menetapkan secara jelas struktur, kewenangan dan mekanisme pengawasan Pilkades sesuai peraturan perundang-undangan.
Kedua, membuka ruang bagi pemantau independen dari masyarakat dengan persyaratan dan kode etik yang jelas.
Ketiga, melakukan audit keamanan dan integritas sistem sebelum dan sesudah pelaksanaan Pilkades.
Keempat, membuka informasi publik mengenai tahapan, prosedur, mekanisme pengaduan serta tata cara penanganan apabila terjadi gangguan atau persoalan dalam proses pemilihan.
Kelima, menyediakan posko atau kanal pengaduan terpadu yang mudah diakses oleh masyarakat maupun calon kepala desa.
Keenam, memastikan setiap dugaan pelanggaran memiliki mekanisme pemeriksaan dan penyelesaian yang jelas, termasuk apabila persoalan tersebut berkaitan dengan hasil pemilihan.
Ketujuh, melibatkan pihak independen yang memiliki kompetensi di bidang teknologi informasi dan keamanan sistem untuk melakukan pengujian secara objektif.
Prinsipnya sederhana: Jangan meminta masyarakat percaya hanya karena sistem menyatakan dirinya aman. Berikan kesempatan kepada pihak independen untuk membuktikannya.
Penutup
Pilkades digital merupakan bagian dari perkembangan tata kelola pemerintahan desa. Namun kemajuan cara memilih tidak boleh membuat demokrasi kehilangan pengawasan. Justru semakin modern mekanisme pemilihan, semakin kuat pula tuntutan terhadap transparansi, auditabilitas dan kontrol publik.
Kita tentu menginginkan Pilkades yang cepat dan efisien. Tetapi jauh lebih penting adalah Pilkades yang jujur, adil, transparan dan dipercaya masyarakat. Sebab hasil Pilkades bukan sekadar angka yang muncul pada layar.
Di balik angka tersebut terdapat suara rakyat, pilihan politik warga desa, legitimasi kepala desa terpilih, dan masa depan pemerintahan desa. Karena itu, Pilkades boleh memasuki era digital, tetapi kedaulatan rakyat tidak boleh diserahkan kepada sistem semata.
Sistem hanyalah sarana, demokrasi adalah nilai. Sedangkan pengawasan adalah salah satu cara untuk memastikan bahwa suara rakyat tetap menjadi sumber utama legitimasi kekuasaan di desa.
Pada akhirnya, pertanyaan terpenting bukanlah seberapa canggih Pilkades diselenggarakan. Pertanyaannya adalah: Apakah rakyat benar-benar yakin bahwa suara mereka dihitung, dilindungi, dan dihormati? Jika jawabannya ya, maka kita tidak hanya memiliki Pilkades yang modern.
Kita memiliki demokrasi desa yang berintegritas.
Cianjur, 08 September 2026
